Network
Wartasidoarjo.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan Presiden RI terkait percepatan penyerapan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui sistem e-purchasing pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di pemerintahan.
Gubernur Khofifah menyebut, total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp 1,12 triliun. Rinciannya, jumlah produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat TKDN sebanyak 6.719.
"Dengan demikian, Pemprov Jatim telah menjadi pengelola katalog dengan etalase terbanyak secara nasional dan mendapatkan penghargaan dari LKPP-RI," ungkapnya.
Untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing tersebut, Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah merumuskan beberapa kebijakan.
Diantaranya memperbesar batasan transaksi dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp 200 juta, menambah jumlah produk hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertangungjawaban pengadaan melalui toko daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan.
Kemudahan lainnya, lanjut Gubernur Khofifah, sistem pembayaran e-purchasing kini telah memanfaatkan Virtual Account dan Id Billing Bank Jatim sehingga selaras dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 58 Tahun 2022 yang.
Dengan demikian, para pelaku UKM semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran. Selain itu, keabsahan transaksi sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP).
"Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM serta tetap menjaga kualitas dan kontinuitas dari seluruh produk yang memungkinkan bisa diperluas marketnya," kata Gubernur Khofifah.
Menurutnya, produk UKM biasanya menemui problem pada quality (kualitas) dan quantity (kuantitas) dan continuity. Ketika ada problem pada quality, Gubernur Khofifah mengaku relatif sudah menemukan solusi melalui rumah kurasi yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) Jatim serta Dinas perdagangan dan perindustrian Jawa Timur melalui Pondok kurasi.
