Korea Utara menyalahkan krisis Ukraina pada 'hegemoni tangan tinggi' AS

- 1 Maret 2022, 15:00 WIB
Kim jong un pemimpin Korea Utara
Kim jong un pemimpin Korea Utara /Husni habib/Pixabay/Victoria_Borodinova

WartaSidoarjo.com  - Korea Utara memecah keheningannya atas invasi Rusia ke Ukraina pada Senin (28 Februari), menyalahkan "kebijakan hegemonik" dan "kekerasan" Amerika Serikat dan Barat.

Pembicaraan gencatan senjata antara pejabat Rusia dan Ukraina dimulai di perbatasan Belarusia pada hari Senin ketika Moskow menghadapi sanksi ekonomi yang dipimpin AS empat hari setelah invasi ke Ukraina, yang telah dikecam di Barat.

Dalam pernyataan resmi pertamanya tentang serangan Rusia, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan bahwa Barat bersalah atas "penyalahgunaan kekuasaan".

"Akar penyebab krisis Ukraina sepenuhnya terletak pada kebijakan hegemonik AS dan Barat, yang memaksakan diri mereka sendiri dalam keangkuhan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap negara lain," kata kantor berita resmi Korea Utara KCNA, mengutip kementerian luar negeri yang tidak disebutkan namanya.

Pengiriman itu dilakukan hanya sehari setelah Korea Utara, yang terlibat dalam pembicaraan denuklirisasi yang terhenti dengan Amerika Serikat, menembakkan rudal dalam apa yang bisa menjadi uji coba pertamanya setelah sejumlah rekor peluncuran pada Januari.

Washington telah menyerukan dimulainya kembali pembicaraan tentang pembongkaran program nuklir dan rudal Pyongyang, tetapi Korea Utara telah menolak tawaran itu, menuntut "kebijakan bermusuhan" AS dan "standar ganda" dibatalkan.

Pyongyang juga mengancam akan memulai kembali uji coba rudal jarak jauh dan bahkan senjata nuklirnya.

Amerika Serikat telah berjanji untuk memperkenalkan kontrol ekspor yang dirancang untuk memotong Rusia dari semikonduktor dan teknologi canggih lainnya yang penting untuk pengembangan senjata dan bioteknologinya, dan memblokir beberapa bank Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT.

Korea Utara menuduh Washington dan sekutunya "mengabaikan tuntutan Rusia yang masuk akal dan sah" untuk menjamin jaminan keamanan yang didukung secara hukum.***

Editor: Husni Habib

Sumber: Channel News Asia (CNA)


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x