Network
WartaSidoarjo.com - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) atau yang lebih akrab disapa Gus Muhdlor resmi ditahan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Selasa (7/5/2024) lalu.
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo
Kini, terungkap peran Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor dalam dugaan penyalahgunaan uang tersebut.
KPK menuturkan, dugaan korupsi itu dapat terjadi karena aturan yang dibuat oleh Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor memiliki sejumlah kewenangan dalam jabatannya. Salah satunya mengatur penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Sidoarjo.
"Dibuatkan aturan dalam bentuk keputusan bupati yang ditandatangani AMA untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo," kata Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, dilansir Warta Sidoarjo dari ANTARA.
Atas dasar keputusan Gus Muhdlor, Tanak melanjutkan, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono (AS) lalu memerintahkan dan menugaskan Kasubag Umum BPPD Sidoarjo Siska Wati (SW) untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima pegawai BPPD.
Selain itu, SW juga ditugaskan untuk menghitung besaran potongan yang diberikan kepada para pegawai yang mendapatkan insentif.
"Potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan AS dan lebih dominan peruntukan uangnya bagi AMA," ujarnya.
