Network
Wartasidoarjo.com - Indonesia berencana mengirim seorang jenderal tinggi ke Myanmar untuk berbicara dengan para pemimpin junta dengan harapan dapat menunjukkan kepada penguasa militer Myanmar bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi, kata Presiden Joko Widodo, Rabu (1/2).
Perekonomian terbesar di Asia Tenggara mengambil kepemimpinan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini dan dengan itu tanggung jawab untuk mencoba menyelesaikan masalah abadi di kawasan tentang penindasan demokrasi di sesama anggota Myanmar.
"Ini soal pendekatan. Kami punya pengalaman, di sini di Indonesia situasinya sama," kata Presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam wawancara di kantornya di Jakarta.
“Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasinya.”
Indonesia, sekarang negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, diperintah oleh pemimpin militer Suharto selama lebih dari tiga dekade sebelum ia mengundurkan diri di tengah protes massa dan krisis ekonomi pada tahun 1998.
Militer mengambil alih Myanmar pada tahun 1962, mengisolasi negara itu dan menekan perbedaan pendapat selama beberapa dekade sampai pembukaan tentatif dimulai pada tahun 2011.
Tetapi eksperimennya dengan demokrasi, termasuk pemilu yang dimenangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, berakhir dan dua tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, menerapkan kembali pemerintahan militer yang ketat dan menghancurkan protes.
Dengan Myanmar kembali menarik kecaman dan sanksi Barat, ASEAN datang dengan rencana lima poin untuk itu, termasuk diakhirinya kekerasan, dialog, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ASEAN ke semua pihak.
Tetapi para jenderal Myanmar, sementara memberi basa-basi untuk upaya ASEAN, tidak menunjukkan kecenderungan untuk mengimplementasikannya, dan utusan ASEAN sebelumnya hanya mencapai sedikit.
