Network
WartaSidoarjo.com - Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi desa, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini, S.P., M.Si., mendorong kolaborasi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan perusahaan.
Endah Binawati Muriandini menyoroti pentingnya mengimplementasikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi ke dalam masyarakat.
"Banyak penelitian yang mungkin belum diimplementasikan di masyarakat. Saatnya kampus bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan perusahaan, melalui konsep (Pentahelix) untuk memberdayakan masyarakat," tutur Endah saat menjadi narasumber di acara Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN-PKM) 2023 yang diadakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) di Auditorium Lantai 9 Tower Unusa Kampus B Jemursari Surabaya, Rabu (4/10).
Baca Juga: Sudah Dibuka! Inilah Deretan Event Menarik yang Ada di Jatim Fest 2023
Salah satu tujuan utama kolaborasi ini adalah agar masyarakat di Jawa Timur dapat menjadi mandiri secara ekonomi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, Endah menggarisbawahi pentingnya pengabdian masyarakat oleh semua desa.
"Semua desa seharusnya telah melaksanakan pengabdian masyarakat. Kami juga telah berkolaborasi dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur untuk melakukan kolaborasi dengan masyarakat," ungkapnya.
Endah menambahkan, kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan sumber daya kepada desa. Ini mencakup pendampingan untuk desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dan kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa, terutama dalam hal kepemilikan badan hukum.
Baca Juga: Atlet Angkat Besi Rahmat Erwin Abdullah Sumbang Emas Asian Games Hangzhou 2022
"Saat ini banyak desa yang belum memiliki status badan hukum, terkait Badan usaha Milik Desa (Bumdes), sehingga ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ini merupakan peluang bagi perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan kami dalam meningkatkan kapasitas desa menjadi badan usaha yang memiliki kelembagaan yang kuat, modal yang kuat, dan sumber daya manusia yang handal," tambah Endah.
