Network
Wartasidoarjo.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat predikat "Patuh" berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) ASN yang diselenggarakan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang dilakukan pada tahun 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Komisioner KASN pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Asisten 3 Setdaprov Jawa Timur di Hotel Mercure Surabaya, Selasa (16/5/2023).
Dalam penyerahan penghargaan itu, dari 24 instansi pemerintah, hanya 15 instansi yang mendapat predikat "Patuh", sisanya sebanyak 9 instansi mendapat predikat "Cukup Patuh".
Yang menarik, dari 15 instansi berpredikat "Patuh" tersebut, hanya dua pemda di tingkat provinsi yang berhasil menerima predikat tersebut. Sedangkan yang lain adalah instansi tingkat nasional.
Atas pencapaian tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang telah menjadi teladan yang baik sebagai abdi negara melalui penerapan core value Ber-AKHLAK.
"Terima kasih atas seluruh dedikasi dan kerja kerasnya. Mari kita jaga terus pencapaian ini dengan menjadi abdi negara yang bisa menerapkan Ber-AKHLAK," ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (18/5).
Sebagai informasi pengukuran tingkat kepatuhan pelaksanaan NKK ini dirancang untuk mendorong aktivasi pelaksanaan NKK oleh instansi pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN serta melindungi ASN itu sendiri.
Sebagai informasi, 15 instansi penerima predikat Patuh selain Pemprov Jatim juga diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian, Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.***
