Network
WartaSidoarjo.com - Pemerintahan Biden secara resmi telah menetapkan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim Rohingya oleh militer Myanmar merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ini adalah langkah yang menurut para advokat harus meningkatkan upaya untuk meminta pertanggungjawaban junta yang sekarang menjalankan Myanmar.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan mengumumkan keputusan itu pada Senin di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, kata para pejabat AS, yang saat ini menampilkan pameran tentang penderitaan Rohingya.
Baca Juga: Turki Mengatakan Rusia dan Ukraina Hampir Mencapai Kesepakatan Tentang Masalah 'Kritis'
Blinken juga akan mengumumkan $ 1 juta dana tambahan untuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, sebuah badan PBB yang berbasis di Jenewa yang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan penuntutan di masa depan.
Angkatan bersenjata Myanmar melancarkan operasi militer pada tahun 2017 yang memaksa setidaknya 730.000 dari sebagian besar Muslim Rohingya dari rumah mereka ke negara tetangga Bangladesh.
Baca Juga: Myanmar akan dibuka kembali untuk turis internasional
Banyak yang menceritakan kisah pembunuhan terorganisir, pemerkosaan massal, dan pembakaran. Pada tahun 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta 'tak berdarah'.
Militer Myanmar telah membantah melakukan genosida terhadap Rohingya, yang ditolak kewarganegaraannya di Myanmar, dan telah menyatakan bahwa mereka melakukan operasi melawan "teroris" pada tahun 2017.***
