Network
WartaSidoarjo.com - Pada tahun 2014, pernyataan Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan tentang penerapan "penalty pajak" untuk orang lajang atau "pajak lajang" memicu kritik dan reaksi keras.
Banyak pejabat publik dan politik menolaknya sebagai ide yang tidak praktis dan kalah suara. Namun, adanya pergeseran yang menarik dimana pajak lajang ini jadi daya tarik di komunitas online.
Pendukung pajak lajang telah mengajukan dua argumen kunci yang mendukungnya:
Pertama, mereka menyoroti kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan masyarakat. Korea Selatan memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia. Dengan ini adanya kekhawatiran yang berkembang bahwa masa depan bangsa terancam.
Baca Juga: Inilah 6 Bahaya yang Akan Muncul Jika Kamu Sering Menggunakan Earphone
Alasan utama kedua berasal dari masalah ekuitas. Advokat mengklaim bahwa para lajang dapat menjadi tergantung pada anak-anak orang lain seiring bertambahnya usia. Ketidakseimbangan ini dianggap tidak adil bagi mereka yang memiliki anak sendiri.
Mayoritas ahli mendapat kesan bahwa “masalah angka kelahiran yang rendah tidak dapat diselesaikan dengan satu pajak”. Namun, mereka yang pro cenderung melihatnya sebagai “alat pemerataan” daripada hukuman. Sebanyak 33% dari mereka yang mendukung menyatakan, “Orang dewasa yang lajang atau tidak memiliki anak harus menanggung beban karena nantinya mereka akan mendapat bantuan dari pemerintah di hari tua mereka.”
Baca Juga: Pemerintah Korea Akan Beri Uang Bagi Anak Muda yang mau Keluar Rumah
Namun, para ahli menunjukkan, "Sebaliknya, itu adalah persepsi yang memperdalam angka kelahiran yang rendah." Noh Jeong Tae berkata, “Logika bahwa orang tua harus dibantu oleh anak mereka dari pada pemerintah atau sistem sosial, adalah pendekatan yang berlebihan" dan menambahkan, "Kita harus menghadapi bahwa kekeluargaan semacam ini adalah salah satu alasan utama mengapa pernikahan dan persalinan di Korea sangat sedikit".***
