Wartasidoarjo.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan Jatim siap untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil jelang bulan Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2024.
Hal itu ditegaskan Adhy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3).
"Pada intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk mengendalikan inflasi yang sebagian besar dipicu dari bahan pangan, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras," kata Pj. Gubernur Adhy.
Adhy menyampaikan langkah pengendalian inflasi penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat secara umum terlebih menjelang bulan suci ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Saat ini pun Pemprov Jatim telah menjalankan sejumlah arahan yang disampaikan oleh Mendagri maupun Kapabanas RI. Seperti diantaranya menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, dan menggelar gerakan pangan murah di 38 Kabupaten/Kota.
"Pemprov Jatim dalam hal ini sudah menjalankan langkah-langkah yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk pengendalian inflasi di Jawa Timur, dan sampai saat ini pun upaya-upaya itu terus kami lakukan," katanya.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9% (c to c). Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,9% (y to d).
"Upaya langkah strategis dan sistematis terus diupayakan untuk mengendalikan inflasi kita," tuturnya.
Beberapa langkah strategis dan sistematis lainnya yang diambil Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi meliputi menghadapi kelangkaan pupuk, menekan kehilangan hasil pertanian, mengantisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem cadangan atau buffersock.
"Kita lakukan dengan memberikan intervensi di beberapa sektor mulai dari antisipasi kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim hingga penguatan buffersock," jelasnya.
Untuk menekan angka kehilangan hasil produksi pertanian, Pemprov Jatim mengimplementasikan praktek budidaya yang baik dan benar atau good agricultural practices, menerapkan praktek penanganan pasca panen yang baik dan benar atau good handling practices, memperkuat sistem rantai dingin atau cold chain dalam penyimpanan, dan memperkuat infrastruktur pasca panen seperti gudang penyimpanan dan cold storage sesuai kebutuhan.
"Kemudian implementasi GAP dan GHP, juga sistem penyimpanan cold chain dan cold storagenya," ucapnya.
Kemudian terkait antisipasi dampak perubahan iklim, Adhy menyebut langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemprov Jatim antara lain optimalisasi pengairan melalui sumur dalam, sumur renteng, sumur dangkal, irigasi tetes atau embung; optimalisasi jaringan irigasi dan menjaga kebersihan saluran.
Selain itu juga gencar melakukan implementasi inovasi teknologi yang adaptif, menggunakan benih adaptif dan tahan banjir maupun kekeringan; menggerakkan brigade proteksi untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT); memanfaatkan informasi early warning system atau EWS dari BMKG sebagai langkah adaptif, serta menerapkan teknik konservasi lahan yang baik guna mencegah erosi.
"Early warning system dari BMKG juga akan menjadi acuan kita, kemudian konservasi lahan untuk mencegah erosi juga menjadi perhatian kita," terangnya.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian menyampaikan ada 9 langkah yang harus dilakukan seluruh daerah untuk bisa mengendalikan inflasi yang terjadi jelang puasa ramadhan dan hari raya idul fitri tahun 2024 ini.
Langkah-langkah tersebut antara lain selalu memantau harga bahan pangan dan stoknya, melakukan sidak ke pasar dan distributor, menggelar rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah bersama Forkopimda, Bulog, asosiasi pengusaha dan BPS.
Lalu menjaga pasokan bahan pokok dan bahan penting lainnya, pencanangan gerakan menanam tanaman cepat panen, melaksanakan operasi pasar murah, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran rantai pasok, merealisasikan belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung pengendalian inflasi, memberikan bantuan transportasi atau subsidi transportasi dari APBD.
"Kalau sembilan ini saja dikerjakan, sesuai dengan masalah di lapangan komoditas apa yang naik, penyebabnya apa, suplainya kurang, pasokannya yang kurang atau distribusi yang tidak jalan, baru kemudian ditelusuri, kalau suplai berarti perlu adanya tambahan suplai, entah dari gerakan tanam sendiri atau dari luar," katanya.***