Network
Pembentukan UPT PK, terang Khofifah, diikuti dengan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jatim. Keberadaan BPSK sebagai upaya menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa cara yang dilakukan antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Khofifah melanjutkan, Pemprov Jatim juga terus mendorong berbagai kegiatan standarisasi dan pengendalian mutu, melakukan pengawasan terhadap barang beredar atau jasa.
Berdasarkan data yang ada, Pemprov Jatim lewat Disperindag Jatim telah memfasilitasi Standarisasi dan KI sejumlah 1.078 IKM/ Produk. Selanjutnya, juga melakukan pengendalian mutu dengan menerbitkan 1.839 Sertifikat Mutu Barang. Serta, melakukan pengawasan terhadap barang beredar di 512,070 unit,
"Semoga berbagai ikhtiar yang dilakukan Pemprov Jatim ini, bisa meningkatkan nilai Indeks Keberdayaan Konsumen. Sehingga, konsumen-konsumen di Jatim bisa semakin terlindungi," pungkasnya***
