Network
WartaSidoarjo.com - Program makan siang gratis yang digagas oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah ramai diperbincangkan.
Banyak isu yang membahas mengenai pelaksanaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran, salah satunya subsidi BBM dan gas elpiji 3 kilogram.
Beredar kabar bahwa subsidi BBM dan penyediaan gas elpiji 3 kg akan dihapus untuk mendukung program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Kabar tersebut kemudian ramai di media sosial dan mendulang atensi warganet. Baru-baru ini, isu itu kemudian dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
Wakil TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan, tak ada penghapusan subsidi BBM dan elpiji 3 kg, melainkan hanya mengefisiensi.
Baca Juga: PDIP Bakal Jadi Opsisi Jika Prabowo Menang? Ganjar Beri Sinyal: Pernah di Luar Pemerintahan
Hal tersebut karena subsidi BBM pertalite dan elpiji 3 kg lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu daripada rakyat kecil. Padahal, subsidi tersebut menelan anggaran negara besar-besaran.
"Jadi, subsidi energi kita tahun lalu itu Rp500 triliun. Tahun ini Rp350 triliun.
Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji kg. Tetapi, yang menikmati pertalite dan elpiji 3kg 80 persennya itu masyarakat mampu," kata Eddy.
Ia mengatakan, akan ada evaluasi mengena penerima energi. Nantinya, data penerima subsidi akan disempurnakan.
"Kita evaluasi dulu pemberian subsidi energi itu untuk kita bisa lakukan efisiensi. Caranya gimana? Pertama, data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? Misalkan saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," tuturnya.
Eddy menegaskankan, pemerintah bukan menghilangkan subsidi, melainkan akan melakukan efisiensi.
"Saya katakan, efisiensi di bidang subsidi energi. Kan saya pimpin Komisi VII DPR, jadi saya tahu apa yang bisa dipangkas, apa yang enggak," katanya, dikutip Warta Sidoarjo dari ANTARA.
Nantinya aturan mengenai penerima subsidi energi akan diperkuat, sehingga tidak sembarang orang bisa membeli pertalite dan elpiji 3 kg.
"Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu kemudian dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa. Dan kemudian buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," kata Eddy.
Melalui efisiensi tersebut, Prabowo-Gibran berharap anggaran dapat dibagi dua dan dialihkan ke program makan siang grati. Hal tersebut agar anggaran dapat efisian dan tidak salah sasaran.
"Kalau itu kita lakukan, otomatis kan kebutuhan untuk subsidi energi kan berkurang.
Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain.
Itu maksud saya, bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," katanya lagi.***
