Network
Wartasidoarjo.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono meninjau gedung kantor baru Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur di Jalan Puncak Permai Utara II Nomor 2 Surabaya, Minggu (18/2/2024) pagi.
Setibanya di Kantor Bawaslu, dengan didampingi Ketua Bawaslu Jatim, Sekeretaris Bawaslu Jatim, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jatim, Kepala Bakesbangpol Prov Jatim, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim, Pj. Gubernur Adhy langsung mengecek satu per satu ruangan yang ada di gedung baru tersebut.
Sebagai informasi, gedung baru Bawaslu Jatim ini dibangun menggunakan anggaran Pemprov Jatim dengan nilai kontrak setelah ADD Rp. 1.219.298.000. Proses pengerjaan bangunan ini menghabiskan waktu selama 93 hari.
Gedung baru Bawaslu Jatim ini terletak persis di samping gedung kantor yang lama. Gedung baru tersebut terdiri dari dua lantai. Lantai satu untuk ruang informasi dan lantai dua untuk ruang kepala bagian serta ruang rapat internal Bawaslu.
Usai melakukan peninjauan gedung baru tersebut, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merupakan upaya dukungan dari Pemprov Jatim kepada kementerian/lembaga/mitra kerja yang belum memiliki kantor. Ataupun yang fasilitasnya belum cukup memadai.
Dengan adanya pembangunan gedung baru Bawaslu ini, Adhy berharap dapat melengkapi fasilitas gedung lama yang tidak terlalu luas. Sehingga dapat lebih layak dan nyaman.
“Karena lahannya sempit, jadi kita bantu dengan pembangunan pada lahan di sebelah gedung lama. Sehingga ini melengkapi fasilitas gedung lama, dan menjadikan kantor Bawaslu layak dan sesuai dengan standar kantor setingkat provinsi,” ujarnya.
Selain melengkapi fasilitas dan kenyamanan, Adhy juga berharap adanya pembangunan gedung baru Bawaslu ini juga akan meningkatkan sisi keamanan. Sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kalau misalkan ada demo, dengan kantor yang sekecil kantor lama maka sangat bahaya. Inilah yang dari Pemprov Jatim bisa kita bantu untuk mendukung kinerja lembaga yang belum memiliki kantor,” kata Adhy.
