Network
“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Mendagri Tito menambahkan, dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Sebagai informasi, dalam peringatan Hari Otoda kali ini, Kemendagri menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain diserahkan pada Pemprov Jatim yang meraih skor EPPD tertinggi nasional, juga diserahkan penghargaan pada Provinsi Jawa Tengah yang menduduki posisi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Selain kelima provinsi tersebut, terdapat 24 kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan serupa. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah.
Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.
Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.***
