Network
WartaSidoarjo.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Keuangan atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (29/9).
Secara khusus ia menyampaikan bahwa kerangka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan telah mempertimbangkan prediksi ekonomi global, nasional, dan asumsi makro Jawa Timur.
Khofifah mengatakan, proyeksi perekonomian global pada 2024 diperkirakan akan membaik. Sebab menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan akan berada pada level 3,0%. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia sendiri diproyeksikan tumbuh 5,0% pada 2024.
"Sementara itu, perkembangan lingkungan strategis nasional yang merupakan asumsi dalam penyusunan APBN Tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi 2024 (y-o-y) yang diperkirakan mampu tumbuh 5,2%. Laju lnflasi tahun depan juga insya Allah dapat dikendalikan pada 2,8%," katanya.
Tak hanya itu, Nilai Tukar Rupiah pada 2024 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 15.000 per Dolar Amerika Serikat. Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia juga diperkirakan berada pada kisaran 80 dolar Amerika Serikat per barel.
"Memperhatikan dan menyesuaikan perkembangan ekonomi global dan nasional serta asumsi makro Jawa Timur Tahun tahun depan, maka kerangka Rancangan Perda kita tentang APBD 2024 disusun ke dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah," katanya.
Khofifah menuturkan, kekuatan Pendapatan Daerah pada penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 28,9 triliun. Yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 19,5 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp 9,3 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 29,2 miliar.
Dari Pendapatan Daerah tersebut, dipergunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 31,6 triliun. Dengan rincian untuk Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
