Network
Ni Made mengemukakan konsumsi jasa hiburan seperti diskotik, karaoke, bar, dll adalah jenis usaha yang unik. Dari sisi permintaan, tidak semua anggota masyarakat mampu mengonsumsi jasa hiburan ini. Jika pun mampu, mereka akan melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Dengan kata lain, orang yang menikmati jasa hiburan ini sudah mempertimbangkan konsekuensinya yakni harganya yang mahal. Jadi, mereka harus rela berkorban untuk membayar lebih mahal.
Sedangkan dari sisi penawaran, proses produksi layanan jasa ini tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Mereka justru membutuhkan jasa spesifik yang seringkali lebih berfokus pada penampilan, bukan skills khusus atau investasi pendidikan. Kemudian, keberadaan tempat usaha hiburan ini seringkali membuat rasa tidak nyaman bagi warga sekitar karena cukup membuat kebisingan. Untuk membatasi cepatnya pertumbuhan jasa hiburan ini, maka penaikan pajak hiburan ini secara normatif lebih dapat diterima.
“Apakah kenaikan pajak ini sampai membekukan usaha hiburan di tanah air? Saya rasa tidak. Selama masih ada permintaan dari kelompok-kelompok yang mampu membayar dan menikmati hiburan ini, maka peluang tumbuhnya usaha ini tetap ada,” tegas dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro itu.
Ni Made menekankan bahwa secara pribadi ia menyetujui aturan tersebut. Menurutnya, menikmati hiburan di diskotik, karaoke, bar, dll termasuk konsumsi jasa luxurious bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, mengonsumsi jasa tersebut tidak menimbulkan aktivitas ekonomi yang produktif, tidak berkontribusi banyak pada penyerapan angkatan kerja, dan tidak juga menimbulkan nilai tambah bagi mata rantai aktivitas ekonomi di sekitar.
“Misalnya, dalam hal menyerap produksi bahan makanan lokal. Makanan yang ada di tempat hiburan ini sering kali hasil impor, bukan makanan yang hasil produksi masyarakat sekitar tempat hiburan tersebut,” tutupnya.***
