Network
WartaSidoarjo.com - Amerika Serikat mengambil serangkaian langkah pada Rabu (18 Oktober) untuk memberi sinyal bahwa program rudal Iran akan tetap dibatasi setelah berakhirnya sanksi Dewan Keamanan PBB dan untuk mengekang transfer drone Iran ke Rusia.
Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa transfer teknologi rudal ke Iran tidak lagi memerlukan persetujuan Dewan Keamanan pada hari Rabu, ketika sanksi PBB berakhir, tanpa mengatakan apakah mereka sekarang berencana untuk mendukung pengembangan rudal Teheran.
Upaya AS untuk membatasi program rudal dan drone Iran terjadi di tengah kritik baru terhadap Teheran karena mendukung Hamas, yang melakukan serangan lintas batas pada 7 Oktober terhadap komunitas di Israel selatan yang menewaskan sedikitnya 1.300 orang.
Berakhirnya sanksi PBB berada di bawah klausul “sunset” dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang sudah tidak berlaku lagi, yang memberi Teheran keringanan dari sanksi Amerika, Uni Eropa, dan PBB sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan perjanjian itu pada tahun 2018 dan mengembalikan sanksi AS terhadap Iran.
Meskipun upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden untuk menghidupkan kembali pembatasan program nuklir Iran dalam perjanjian tersebut telah gagal, sanksi PBB masih akan habis masa berlakunya sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut.
Amerika Serikat mengatakan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap entitas dan individu yang terlibat dalam industri rudal, kendaraan udara tak berawak (UAV) dan senjata konvensional Iran. Mereka juga mengeluarkan peringatan bagi dunia usaha yang dirancang untuk mencegah teknologi penggunaan ganda sampai ke pihak Iran.
“Sanksi ini akan memberikan tekanan pada program rudal dan UAV Iran selain membatasi transfer senjata konvensional Iran dan hubungan militer yang sedang berlangsung dengan negara-negara seperti Venezuela dan Rusia, termasuk penyediaan UAV oleh Iran yang digunakan Moskow untuk menyerang sasaran sipil di Ukraina,” kata seorang pejabat senior. Pejabat departemen tersebut mengatakan kepada wartawan, berbicara tanpa menyebut nama.
Departemen Luar Negeri juga berencana menerbitkan pernyataan dari lebih dari 45 negara yang berkomitmen untuk melawan aktivitas terkait rudal Iran melalui apa yang disebut Inisiatif Keamanan Proliferasi, sebuah program yang dimulai pada masa kepresidenan George W Bush yang dirancang untuk mencegah pengiriman senjata pemusnah massal.***
