Network
/photo/2022/04/11/3447753129.jpg)
WartaSidoarjo.com - Pemilihan Kepada Desa (pilkades) serentak di 84 desa Sidoaejo berjalan aman dan kondusif.
Pesta demokrasi pemilihan Pilkades serentak di Sidoarjo berjalan lancar. Mekanisme pemungutan suara dalam pilkades tahun ini Pemkab Sidoarjo menerapkan sistem pecah TPS.
Tidak seperti sebelum-sebelumnya, dimana pencobolasan dilakukan terpusat di kantor balai desa. Sekarang dilakukan terpisah, disebar menjadi beberapa TPS yang ditempatkan di lingkungan RW masing-masing.
Baca Juga: Layanan Kedaruratan Sidoarjo Call Center 112 Sudah di Luncurkan Oleh Gus Muhdlor
Sistem pecah TPS itu dilakukan selain menghindari kerumunan juga mempercepat proses pemungutan suara. Tim gabungan pengamanan yang melibatkan Pemkab, TNI-Polri berjalan sewajarnya. Tidak berlebihan dalam melakukan pengamanan di desa.
"Pilkades serentak berjalan lancar. Suasana kondusif ini harus dijaga bersama. Kemajuan sebuah kota syarat utamanya haruslah kondusif. Ini penting," ujar Gus Muhdlor.
Sejauh ini, belum ada sengketa pilkades yang masuk ke Pemkab Sidoarjo. Ini menandakan warga Sidoarjo sudah dewasa dalam berpolitik. Meski berbeda pilihan lebih mengutamakan demokrasi. Perkembangan melek politik dan sadar demokrasi ini harus dipupuk terus agar kedepannya pesta demokrasi di skala yang lebih besar semakin baik.
Baca Juga: Polresta Sidoarjo Tangkap Pria Pengedar Uang Palsu di Terminal Purabaya
Kesadaran dalam berdemokrasi akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang kompeten. Dengan konstituen yang sadar politik-demokrasi ada harapan besar bagi Kota Delta menjadi daerah yang maju. Karena modal penting yakni wargnya yang sudah melek politik menjado aset berharga bagi kota ini.
"Mendorong kepada masyarakat untuk melek politik, dewasa dalam demokrasi menjadi modal utama dalam pembangunan Sidoarjo. Dan Sidoarjo sudah ditahap itu," jelasnya.
Sebagai bentuk antisipasi kemungkinan yang terjadi pasca pilkades serentak. Pemkab Sidoarjo sudah siap apabila nanti ada sengketa gugatan pilkades. Karena itu bagian dari demokrasi yang harus dilindungi. Segala keberatan dalam proses pilkades sudah ada jalur penyelesaiannya secara hukum. Dan ini yang perlu disadari bersama oleh semua pihak.***
