Network
WartaSidoarjo.com - Dalam acara Cangkrukan yang digelar di Westin Hotel Surabaya, pada selasa (28/2/2023). Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan, secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.
Media saat ini, lanjut Mahfud, diminta memblokir berita-berita hoax. Termasuk jangan membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ajak Generasi Sekarang Lestarikan Budaya Seperti Sedekah Bumi
"Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoax," ucapnya.
Mengenai format Cangkrukan, Mahfud mengambil model Jawa Timur karena model seperti yang sekarang dilakukan lebih mudah diterima masyarakat.
"Model-model yang seperti ini karena ternyata lebih cair lebih gampang dan masyarakat merasa tidak digurui melulu tetapi juga diajak bicara dan ditanya apa masalahnya kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kepada kita nah itulah sebabnya acara ini diadakan," tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi melalui kegiatan ini, semakin menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sesama umat manusia.
Pra conditioning seperti ini akan sangat membantu bagaimana sebetulnya meeting of mind diantara seluruh stakeholder Jawa Timur bersama-sama kita menjaga suasana aman tertib damai dan demokratis.
Adapun, beberapa upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang tertib diantaranya melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk pengamanan Pilkada 2024.
“Dalam keputusan gubernur pada tanggal 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali," tuturnya.
Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait Bawaslu, TNI/POLRI, Binda, untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu.
Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim serta melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terakhir melakukan sosialisasi Pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula.***
