Network
WartaSidoarjo.com- Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan komitmennya atas terpenuhinya perlindungan dan hak anak-anak di Jatim. Hal ini diungkapkannya bertetapatan pada momen peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak (World Day Against Child Labour) yang diperingati setiap tanggal 12 Juni.
Komitmen Gubernur Khofifah ini terbukti, berdasarkan data BPS yang dirilis pada tahun 2023, yang menunjukan bahwa persentase pekerja anak usia 10-17 tahun di Jatim dari tahun 2020 sampai 2022 terus menurun. Di tahun 2020 persentase pekerja anak di Jatim ada di angka 2,59%, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 2,01%, dan di tahun 2022 semakin turun di angka 1,51%.
Jatim sendiri merupakan tiga daerah terendah untuk persentase pekerja anak usia 10-17 tahun setelah DKI Jakarta di angka 0,61% dan Aceh 1,01%.
Terjadi penurunan persentase cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Dimana tahun 2022 di angka 1,51% dan berada jauh dibawah rerata nasional yakni 2,44%. Ini bukti komitmen kami untuk selalu melindungi hak anak-anak di Jatim," ungkap Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan kerjanya misi dagang di Padang Sumatera Barat, Senin (12/6).
Sebagai informasi, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak merupakan peringatan tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global terhadap masalah pekerja anak yang masih berlangsung di banyak negara di seluruh dunia.
Gubernur Khofifah menjelaskan, pekerja anak memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Karena, anak-anak yang terjebak dalam pekerjaan tidak layak seringkali berhenti dari pendidikan mereka dan membatasi peluang masa depan mereka.
"Bahkan, mereka juga berisiko tinggi mengalami penyalahgunaan, eksploitasi, dan kondisi kerja yang berbahaya. Pada momen ini, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi fokus utama kami dalam pengentasan pekerja anak," tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Mengangkat tema "Social Justice for All. End Child Labour!" artinya "Keadilan Sosial untuk Semua. Akhiri Pekerja Anak!", Gubernur Khofifah berharap, semangat yang terkandung didalamnya mampu menekankan hubungan antara keadilan sosial dan pekerja anak. Sehingga, Dampak-dampak negatif harus ditekan dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga.
"Selain itu, juga dengan melakukan langkah nyata secara berkesinambungan untuk menanggulangi pekerja anak melalui upaya pencegahan, pemantauan/pengawasan, dan mendorong kemitraan lokal untuk melakukan remediasi pekerja anak,” jelasnya
