Network
“Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi inilah kerap memunculkan pertanyaan bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat ketika pemdanya mendapat WTP,” ujarnya dalam sambutan.
Untuk itu, ke depan ia mendorong agar pengelolaan keuangan daerah semakin menyentuh dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun depan, BPK juga akan memberikan rekomendasi atau pendapat yang diharapkan bisa mendukung visi pembangunan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Kepala BPK Perwakilan Jatim Karyadi menyampaikan bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan di Jawa Timur sudah berada di angka lebih dari 85%. Bahkan ada kabupaten/kota yang sudah lebih dari 90%.
“Kami menargetkan agar progres tindak lanjut bisa mencapai 100%. Untuk itu, hari ini digelar rekomitmen agar para Pj. Bupati/Walikota memiliki semangat yang sama untuk mencapainya,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan adanya rekomitmen ini ia berharap sinergitas keberlangsungan tata kelola keuangan di kabupaten/kota yang saat ini dipimpin oleh penjabat tetap kondusif. Termasuk jangan sampai kontrak-kontrak atau pekerjaan yang kemarin sudah berjalan kemudian terganggu ritmenya atau bahkan terjadi temuan yang luar biasa.
“Memang opini WTP bukan satu-satunya, tapi kami berusaha tetap menjaganya. Sebab WTP menjadi indikator bahwa laporan keuangan terjaga dari penyimpangan,” pungkasnya.***
