Gubernur Khofifah Lantik Empat Pejabat Eselon II

- 24 Desember 2023, 14:33 WIB
Gubernur Khofifah saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim
Gubernur Khofifah saat melantik pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jatim /Humas Pemprov Jatim

Wartasidoarjo.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (22/12) malam.

Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.3.3/6789/204/2023 tanggal 22 Desember 2023. 

Keempat pejabat Eselon II yang dilantik yakni Hendro Gunawan sebagai Inspektur Provinsi Jatim, Evy Afianasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Sigit Priyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, dan Dr. dr. Damayanti Tinduh, Sp.KFR, M.S (K) sebagai Wakil Direktur Pendidikan Profesi, Penelitian dan Sumber Daya Manusia RSUD dr. Soetomo.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Gubernur Khofifah berpesan untuk cepat beradaptasi dan segera tancap gas menjalankan program kerja yang ada di masing-masing OPD maupun instansinya.

"Kami menyampaikan selamat dan doa kepada yang baru saja dilantik. Selamat menjalankan amanah dalam tugas masing-masing. Hari ini kita harus segera tancap gas dan cepat beradaptasi. ," ujarnya.

Khofifah lantas mendetailkan pesannya kepada masing-masing pejabat yang baru saja dilantik. Kepada Inspektur Provinsi Jatim, ia meminta agar segera berlari kencang. Apalagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah diserahkan pada Jumat, (22/12) sore.

"Rekomendasi-rekomendasi dari BPK ini harus betul-betul ditelaah dan dimaksimalkan komitmen dari kita untuk menindak lanjuti. Kemudian segera koordinasikan dengan OPD-OPD dan juga kabupaten/kota," katanya. 

Khofifah menegaskan, bahwa pemeriksaan dan rekomendasi ini 'mahkotanya' ada pada tindak lanjutnya. Untuk itu, menindaklanjuti rekomendasi BPK menjadi sangat penting. Apalagi tahun lalu kita 38 kab/kota se Jatim dan provinsi semuanya sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

"Menjaganya tidak mudah, tapi pastikan bahwa semua terkawal, termonitor dan kita bisa mempertahankan," imbuhnya.

Halaman:

Editor: Husni Habib


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x